oleh

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

Mediainfota.Com, JAKARTA –Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Senin (8/07/2019).

1. Terkait rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyatukan seluruh lembaga riset di bawah Badan Riset Nasional pada tahun 2020 guna mengefektivitaskan pendanaan riset, Ketua DPR:
a. Mendorong Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sinas Iptek) DPR bersama Pemerintah untuk melakukan kajian secara yuridis dan sosiologis yang mendalam terkait penyatuan seluruh lembaga riset di bawah Badan Riset Nasional dalam RUU Sinas Iptek, sehingga rencana tersebut dapat diterapkan tepat sasaran dan tidak ada lagi tumpang tindih kelembagaan yang berpengaruh terhadap efektivitas riset di Indonesia;
b. Mendorong Kemenristekdikti untuk mempersiapkan secara matang mengenai insentif pengurangan pajak hingga 300% (super tax deduction) bagi seluruh industri yang terlibat dalam kegiatan riset sehingga peran swasta dapat lebih luas dan anggaran riset tidak selalu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Terkait dengan rencana pemerintah untuk menerapkan peraturan validasi database nomor identitas asli atau International Mobile Equipment Identity (IMEI), sebagai upaya menghentikan peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal di Indonesia, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji secara mendalam mengenai aturan tersebut, dan menjamin masyarakat tidak akan menjadi pihak yang dirugikan saat aturan tersebut diimplementasikan;
b. Mendorong Kemenperin untuk mempersiapkan secara matang sistem yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah ponsel tersebut legal ataupun ilegal serta sarana dan prasarana penunjang sistem tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan pengecekan IMEI saat regulasi tersebut diterapkan;
c. Mendorong Kemendag bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-baran impor elektronik terutama ponsel, agar barang yang masuk sesuai dengan aturan yang mengatur impor barang elektronik;
d. Mendorong Kemendag, Kominfo bersama Kepolisian untuk aktif melakukan penyelidikan toko yang menjual ponsel ilegal, baik yang dijual secara langsung maupun secara daring (online), serta menindak tegas para pelaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Terkait dengan meningkatnya aktivitas perambahan hutan yang terjadi di tiga Kabupaten di Papua, yaitu Jayapura, Keerom, dan Nabire (hasil pantauan Northern Papua Landscape Manager World Wide Fund/WWF for Nature Indonesia), Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja sama dengan Polisi Hutan (Polhut) serta Jagawana untuk melakukan penelusuran serta penyelidikan kasus perambahan hutan, serta menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
b. Mendorong KLHK bekerja sama dengan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan serta penjagaan di wilayah-wilayah rawan perambahan hutan, sebagai upaya melindungi sumber daya alam, mengingat belum optimalnya upaya perlindungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat;
c. Mendorong KLHK untuk membuat regulasi agar masyarakat setempat dapat terlibat dalam kegiatan pengolahan hasil hutan kayu berbasis konservasi lingkungan;
d. Mendorong Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus berkomitmen melaksanakan program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam secara optimal, mengingat Provinsi Papua termasuk dalam lokasi pelaksanaan program tersebut sejak tahun 2018;
e. Mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan perambahan hutan secara liar. (H.Bambang Soesatyo)

Laporan,A2M

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :