Home / SOPPENG

Rabu, 4 Desember 2019 - 22:37 WIB

Siap-Siap, Makan Di Warung Atau Rumah Makan di Soppeng Konsumen Akan di Kenakan Pajak 10%

Mediainfota. Com, Soppeng–Bagi masyarakat Soppeng yang ingin membeli di rumah makan dan warung siap-siap anda akan dikenakan pajak sebesar 10 % dari harga normal yang tertera di daftar menu.

jadi jangan heran jika pada built pembayaran Anda tertera pajak sebesar 10 % Sebab Pemkab Soppeng telah memberlakukan pajak 10 persen bagi seluruh pengunjung rumah makan dan warung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daereh kabupaten Soppeng, Jumiar yang di dampingi oleh Kasi Datun kejaksaan negeri watansoppeng,Edi Djuebang,SH.,MH saat melakukan audensi dan sosialisasi pajak 10% kepada pemilik warung dan rumah makan yang bertempat di rumah makan sambal lalapan cabenge, kecamatan lilirilau kabupaten Soppeng, Rabu 04/12/2019.

Menurutnya, Pemberlakuan pajak 10 % tersebut sudah diatur dalam undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 tahun 2012 tentang pajak daerah yang mulai berlaku sejak 27 maret 2012 lalu.

Menurutnya, rumah makan dan warung yang memiliki omset di atas Rp 500.000 dalam sebulan wajib dikenakan pajak 10%.

“Khusus pajak restoran dikenakan 10% dari hasil omzet pendapatan setiap bulan, tempat makan yang dikenakan pajak restoran seperti warung, rumah makan, Warkop dan lainnya”, Ujarnya.

Dia menambahkan selama ini para pemilik usaha warung dan rumah makan khawatir jika pajak diberlakukan maka akan mengurangi pelanggan maka pihaknya akan intens melakukan sosialisasi kepada pemilik warung dan rumah makan sehingga mereka akan paham terkait pajak 10% tersebut.

Sementara itu di tempat yang berbeda, salah satu pemilik warung yang tidak mau disebutkan namanya tetap keberatan dengan pemberlakuan pajak yang 10% itu.
Menurutnya kondisi pasar kuliner untuk saat ini sangat sepi kemudian Kondisi diperparah dengan adanya pajak restoran 10 persen. Dianggap merugikan pembeli dan pedagang.

“Intinya kami menolak pajak 10 persen. Kalau pemda bersikukuh untuk menerapkan, kami minta semua penjual barang olahan dikenakan pajak, baik itu PKL maupun pedagang olahan lainnya,” harapnya.

Di tempat yang sama Ketua DPD IKAPPI Kabupaten Soppeng, Akbar afandi berjanji akan mengawal terus aspirasi para pemilik warung dan rumah makan yang ada di kabupaten Soppeng. Ia menuturkan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan dengan adanya pajak 10 persen itu namun harus disesuaikan dengan pendapatan mereka masing-masing dan harus semua yang berpotensi kena pajak harus dikenakan pajak, agar keadilan bisa merata. Tambahnya

(wandi)

loading...
loading...

BAGIKAN BERITA INI :

BACA BERITA LAINNYA :

SOPPENG

Kini Telah Hadir Pertashop Pertama di Kabupaten Soppeng

SOPPENG

Wahyu Group Mahesa dan Manajemen Triple 8 Bagi 300 Paket Takjil dan Masker Pada Pengguna Jalan

SOPPENG

Pendeta Yunita di Teguhkan Pimpin Gereja Toraja jemaat Soppeng periode 2020-2025

BREAKINGNEWS

Kedatangan Rusli Effendy Disambut Istimewa para Alumni SMADA Neneurang

Berita

Sekda Soppeng, Dana Sertifikasi Guru dan Pengawas Akan Cair Besok

SOPPENG

Bupati Soppeng Titip Pesan Kepada Komunitas ABM di Hari Anniversarynya Ke 42 Tahun

SOPPENG

Sekda Soppeng : Dengan Pelatihan Barang dan Jasa Proses Pengadaan Dapat Berjalan Efektif

SOPPENG

Berkat Perjuangan Andi Etti, BPN Ukur Lahan Warga Terdampak Jembatan Pacongkang