Home / MAKASSAR

Senin, 27 Mei 2019 - 18:26 WIB

SURAT TERBUKA UNTUK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh: Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.MH

Makassar (Sul-Sel) Mediainfo.News.Com -Prof.Dr.Juajir Sumardi, SH.MH Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga mantan Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2007-2008 menyampaikan surat terbuka untuk Hakim Mahkamah Konstitusi, Makassar (27/5/2019)

Berikut ulasan surat terbuka tersebut :

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Salam keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahabatku Yang Mulia para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang teramat saya hormati, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati ijinkanlah saya pribadi dalam kapasitas sebagai pekerja ilmu hukum, menyampaikan beberapa pandangan hukum terkait dengan hakikat kebenaran dan keadilan yang harus digali oleh setiap Hakim MK untuk mendasari keputusan yang akan diambil dalam perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Sahabatku yang mulia Hakim MK, seperti telah kita ketahui bersama bahwa di negeri ini yang memegang kedaulatan tertinggi adalah RAKYAT. Hal ini secara konstitusional ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD-1945 yang menegaskan :“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Untuk itu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun sejatinya adalah sarana kedaulatan rakyat, yang harus dijaga dari perbuatan yang melanggar nilai kejujuran dan keadilan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD-1945 sebagai berikut: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Untuk menjaga dan menegakkan kejujuran dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka garda terakhir untuk menegakkan kedaulatan rakyat terletak di pundakmu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD-1945 yang menegaskan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Sahabatku yang mulia para Hakim MK, bukan saya bermaksud untuk menggurui yang mulia, sebagai sesama insan pekerja ilmu hukum maka saya merasa turut bertanggungjawab untuk mengingatkan yang mulia hakim MK. Hal ini dikarenakan tanggungjawab yang mulia bukan hanya sebatas tanggungjawab terhadap pencari keadilan di permukaan bumi ini, akan tetapi setiap putusan yang dijatuhkan oleh yang mulia Hakim MK kelak akan dipertanggungjawabkan di Mahkamah Allah. Oleh karena itu, setiap putusan Hakim MK menjadi tidak sah jika tidak didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa, hal ini sesuai dengan apa yang di atur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut: “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Nilai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa jangan sampai dipermainkan dengan dominasi kepentingan duniawi yang bersifat fanah. Untuk itu sebagai sahabat, dengan penuh kerendahan hati saya kembali mengingatkan kepada yang mulia sahabatku para Hakim MK, kiranya tidak melepaskan diri dari kesakralan ira-ira putusan yang mencantumkan kalimat spiritual “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ingatlah sahabatku Hakim MK, putusan yang mengatasnamakan Ketuhan Yang Maha Esa kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.

Sahabatku yang mulia para Hakim MK, tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara substansial, janganlah anda menggadaikan integritas anda sebagai wakil Tuhan di permukaan ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan ada rasa takut untuk mengambil keputusan berdasarkan keadilan sejati. Anda dilindungi oleh hukum untuk bekerja secara bebas tanpa takut intervensi pihak lain, termasuk intervensi dari kekuasaan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Sahabatku yang mulia para Hakim MK, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang substansial maka janganlah anda terjebak pada paradigma hukum yang normative semata-mata, tapi galilah nilai keadilan dan kebenaran hakiki dalam ruang kedaulatan rakyat. Tepislah anggapan masyarakat kebanyakan yang menuding anda hanya bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator dengan pendekatan kuantitatif semata. Kini saatnya anda menunjukkan kualitas diri anda sebagai hakim MK yang sebenarnya. Hakim MK yang tidak terjebak pada pendekatan angka-angka semata, akan tetapi anda adalah sosok hakim MK yang memiliki tanggungjawab untuk menemukan keadilan dan kebenaran substansial. Untuk itu, berfikir dan bertindaklah dalam analisis hukum yang kualitatif dalam paradigma hukum yang PROGRESIF dan SPIRITUAL. Hal ini menjadi kewajiban anda para Hakim MK sebagaima yang ditegaskan di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Shabatku yang mulia para Hakim MK, rakyat kini menantikan palu keadilan dan kebenaran yang ada di tanganmu. Ayunkan dan ketukklah palu keadilan di atas nilai KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ingatlah, keadilan yang akan anda putuskan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bukanlah sesuatu yang bebas dari konsekuensi dunia dan akhirat. Maka sekali lagi sebagai sahabat saya mengingatkan bahwa saat ini ada jutaan mata rakyat akan menilai sejauh mana kualitas putusanmu. Semoga Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam memberikan hidayah-Nya kepada anda semua.

Wasalamu Alaikum WrWb.

Makassar, 27 Mei 2019
Hormat,
Juajir Sumardi

loading...
loading...

BAGIKAN BERITA INI :

BACA BERITA LAINNYA :

MAKASSAR

Usai Bentrok Di Kampus UNM, Kapolrestabes Makassar dan Pihak Kampus Gelar Rapat Terbatas

Berita

Sigap! Personil Pospam Kayu Bangkoa Papah Penumpang Kapal Yang Nyaris Pingsan

Berita

Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Gelar Sosialisasi Sistem Identifikasi Otomatis Pada Pemasangan (AIS)

MAKASSAR

12 Peserta Bakomsus Perawat dan Bidan Polri T.A. 2020 Polda Sulsel Memenuhi Syarat Pemeriksaan Psikologi Tahap II

MAKASSAR

Ini Penyebab Kematian Mahasiswi UIN Alauddin Yang di Duga Di Bunuh Oleh Pacarnya

Berita

Humas Expo 2019 menghadirkan Humas Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan

MAKASSAR

Polrestabes Makassar Lakukan Pengukuran Tinggi dan Berat Badan Serta Verifikasi Peserta Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020

MAKASSAR

Polda Sulsel 5 Dapur Umum Brimob Terus Berjalan Siapkan Ribuan Nasi Bungkus Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 Dibulan Ramadhan